SELURUH ANAK HARUS SEKOLAH

Seluruh Anak Harus Sekolah

Kamis, 18 Desember 2008

SERAYA – Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya, tidak boleh seorang anak pun yang putus sekolah. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan formal maupun non formal.Demikian disampaikan tokoh pendidikan Kota Batam Sri Sudharsono, Rabu (17/12). Dikatakan, pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembentukan peradaban suatu bangsa. Sebuah bangsa yang paling selektif, menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan. “Kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan menjadi titik tolak perbedaan antara masyarakat primitif dan masyarakat modern. Terlepas latarbelakang dan status sosialnya, setiap warga negara berhak atas pendidikan,” ujarnya. Menurutnya, negara berkewajiban memberikan pendidikan sesuai amanah UUD 1945. Bagaimana kaitannya dengan masyarakat yang tidak mampu, juga menjadi kewajiban negara untuk mengakomodirnya. “Pemerintah provinsi, kabupatan dan kota harus jeli melihat kondisi ini. Supaya anggaran pendidikan betul-betul dioptimalkan tepat sesuai sasaran,” kata pendiri Yayasan Pendidikan Kartini tersebut. Ia menyebutkan, pembahasan anggaran pendidikan tidak cukup sebatas pencanangan atau teori. Yang terpenting pelaksanaannya harus tepat sasaran. “Anggarkan biaya pendidikan yang tepat supaya masyarakat miskin di pulau-pulau dapat merasakan pendidikan. Jika perlu dibuatkan asrama untuk menampung massyarakat miskin supaya mereka juga mendapatkan pendidikan yang layak,” ucapnya. Sekretaris Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) pusat Jerry Rudolf Sirait menegaskan, pendidikan yang diberikan negara bukan gratis. Alasannya, dana pendidikan yang dialokasikan merupakan uang rakyat juga. Istilahnya dari rakyat untuk rakyat. “Saya menolak pendidikan gratis. Karena anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk rakyat, itu uang rakyat juga yang diambil dari pajak. Jika masih ada anak tidak sekolah, maka negara berwajiban membiayainya,” tegasnya. Staf pengajar Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta ini menegaskan, seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap guru-guru swasta. Kontribusi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sangat besar. “Saya cukup apresiasi terhadap pemerintah daerah, khususnya Provinsi Kepri yang memberikan insentif terhadap guru-guru swasta. Semoga dalam jangka panjang kepedulian ini terus ditingkatkan demi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas,” pujinya. Dari catatan BMPS pusat, ada beberapa pemerintah daerah yang memiliki kepedulian sangat besar terhadap pendidikan seperti Pemprov Sumatera Selatan, yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp300 miliar per tahun. (sm/ts)

http://sijorimandiri.net/fz/index.php?option=com_content&task=view&id=4418&Itemid=36